Markas Besar TNI Angkatan Udara (AU) dengan tegas membantah adanya hubungan kepemilikan dengan Oriental Circus Indonesia (OCI). Klarifikasi ini disampaikan menyusul pemberitaan yang menyebutkan adanya keterkaitan institusi TNI AU, khususnya Puskopau Lanud Halim Perdanakusuma, dengan perusahaan sirkus tersebut. TNI AU menegaskan bahwa OCI bukanlah unit usaha di bawah naungan mereka.
Kepala Dinas Penerangan TNI AU, Marsma TNI Ardi Syahri, menyatakan dengan tegas bahwa Pusat Koperasi Angkatan Udara (Puskopau) Lanud Halim Perdanakusuma tidak pernah memiliki saham, menjadi pemilik, maupun mengelola secara langsung kegiatan operasional Oriental Circus Indonesia. Penegasan ini bertujuan untuk meluruskan informasi yang tidak akurat yang beredar luas di masyarakat dan mencegah terjadinya kesalahpahaman yang dapat merusak citra serta integritas institusi TNI AU sebagai penjaga kedaulatan udara negara.
Meskipun membantah kepemilikan, TNI AU mengakui bahwa di masa lalu pernah terjalin kerja sama operasional yang terbatas antara Puskopau dan OCI. Kerja sama tersebut berupa dukungan dalam pengurusan surat-surat izin yang diperlukan OCI untuk melaksanakan pertunjukan di berbagai lokasi, termasuk aset milik TNI AU. Kerja sama ini bersifat terbuka dan bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan seni dan hiburan bagi masyarakat umum.
TNI AU menekankan bahwa kerja sama yang pernah ada tersebut bersifat terbatas dan tidak dapat diartikan sebagai bentuk kepemilikan atau pengelolaan Oriental Circus Indonesia secara struktural. Institusi TNI AU memiliki fokus utama pada tugas pokok dan fungsi pertahanan negara di udara sesuai amanat undang-undang, serta turut aktif mendukung berbagai kegiatan positif di tengah masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dengan adanya klarifikasi ini, TNI AU berharap agar isu mengenai keterkaitan kepemilikan dengan Oriental Circus Indonesia dapat diluruskan secara menyeluruh dan tidak menimbulkan spekulasi lebih lanjut di masyarakat. TNI AU berkomitmen untuk menjaga integritas institusi sebagai garda dirgantara nasional dan senantiasa mendukung prinsip-prinsip hukum serta hak asasi manusia dalam setiap pelaksanaan tugas negara dan interaksinya dengan seluruh lapisan masyarakat Indonesia.